Jakarta – PrawaraKepri.com | Di tengah panasnya polemik disertasi Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, langkah Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) kembali memantik perbincangan publik. Pengurus ILUNI UI diketahui mengunjungi kantor Kementerian ESDM dan duduk bersama sang menteri, padahal status akademik Bahlil di Universitas Indonesia sendiri masih “menggantung.”
Rektorat UI sebelumnya telah menangguhkan kelulusan Bahlil setelah ditemukan dugaan pelanggaran akademik dalam disertasinya. Ia dijatuhi sanksi untuk melakukan revisi dan gelar “doktor” yang sempat disandangnya kini sementara ditunda.
Kunjungan ILUNI UI itu diunggah langsung oleh akun resmi @iluni.ui di Instagram. Dalam unggahan tersebut, mereka menyebut pertemuan itu membahas “database alumni, energi terbarukan, hilirisasi, dan inovasi akademisi bagi Indonesia.” Foto yang diunggah memperlihatkan Ketua Umum ILUNI UI Pramudya Oktavinanda, Sekjen Masyita Cristallin, dan Kirana Sastrawijaya dari Bidang Sustainability and Social Impact. Di sisi Bahlil, tampak beberapa pejabat Kementerian ESDM serta Arif Rosyid, kader Golkar sekaligus anggota Majelis Penasihat Strategis ILUNI UI.
Namun langkah itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari sebagian alumni. ILUNI Fakultas Kedokteran UI (FK UI) bahkan melayangkan surat keberatan yang menilai pertemuan tersebut mencederai semangat integritas akademik yang dijunjung UI.
“Secara tidak langsung menunjukkan sikap yang bertentangan dengan upaya UI dalam menegakkan integritas akademik,” tulis Ketua Umum ILUNI FK UI, Wawan Mulyawan, dalam surat yang beredar luas.
ILUNI FK UI menilai, di tengah isu sensitif soal dugaan pelanggaran akademik, kunjungan semacam itu bisa menimbulkan persepsi bahwa UI menerapkan standar ganda. Mereka juga mengingatkan agar solidaritas alumni di kementerian tidak mengaburkan nilai utama kampus soal kejujuran dan integritas ilmiah.
“Kami paham lebih dari 600 alumnus UI berada di Kementerian ESDM. Namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip integritas akademik,” tegas Wawan.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum ILUNI UI, Pramudya Oktavinanda, membenarkan adanya surat keberatan dari ILUNI FK UI. Ia mengatakan akan memberikan tanggapan resmi, namun berharap polemik ini tidak dibesar-besarkan.
“Ini dinamika internal yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan,” ujarnya kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa ILUNI UI memang rutin mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan seluruh dokumentasinya selalu diunggah secara terbuka sebagai bentuk transparansi.
Meski demikian, publik tampaknya sudah terlanjur menilai pertemuan itu sebagai “kunjungan yang salah waktu.” Di tengah sorotan publik terhadap dugaan pelanggaran akademik, pertemuan ILUNI UI dengan Bahlil justru menimbulkan tanda tanya baru: apakah integritas akademik masih menjadi prinsip utama, atau mulai bisa dinegosiasikan atas nama relasi dan solidaritas alumni.
Editor: AR | PrawaraKepri.com
