Jakarta, PrawaraKepri.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11/2025), dengan agenda utama mencari solusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus merespons maraknya peredaran barang bekas impor yang berpotensi mengganggu ekonomi rakyat.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa penertiban terhadap barang bekas asal impor tidak boleh dilakukan secara sepihak. Pemerintah harus memastikan adanya alternatif produk yang dapat dijual oleh para pedagang, khususnya mereka yang selama ini bergantung pada barang bekas sebagai mata pencaharian. Presiden ingin agar setiap kebijakan yang diterapkan tidak mematikan usaha masyarakat, tetapi justru membuka peluang baru melalui penyediaan produk lokal sebagai pengganti.
Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa Presiden meminta seluruh kementerian mengubah pendekatan pelayanan agar UMKM tidak lagi terbebani birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah akan mempercepat proses sertifikasi seperti halal, BPOM, PIRT, hingga SNI, sehingga pelaku UMKM bisa lebih cepat mengembangkan usahanya. Presiden menegaskan bahwa negara harus hadir secara langsung dan memberikan kemudahan, bukan sekadar menyuruh UMKM bertahan sendiri.
Untuk mempermudah pelayanan, pemerintah sedang menyiapkan sistem terpadu berbasis digital bernama Sapa UMKM, yang akan menggabungkan semua layanan penting mulai dari perizinan, pembiayaan, sampai akses pemasaran dalam satu platform. Presiden meminta agar sistem ini segera diluncurkan dan digunakan secara nasional karena cara kerja konvensional dinilai tidak lagi efektif untuk melayani jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Selain pemberdayaan, Prabowo juga menyoroti program penghapusan piutang UMKM yang selama ini tertahan di lembaga keuangan. Data awal menunjukkan sekitar 67 ribu UMKM sudah masuk dalam daftar program, namun pemerintah memperkirakan jumlah penerima manfaat bisa mencapai satu juta pelaku usaha. Kebijakan ini digulirkan untuk membantu UMKM kembali produktif tanpa dibelenggu utang lama yang menghambat pergerakan mereka.
Rapat terbatas ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga memastikan pelaku UMKM tetap memiliki ruang usaha dan akses dukungan negara. Presiden menegaskan bahwa kebijakan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.
Editor: Redaksi
Sumber resmi:
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia – Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Solusi untuk UMKM dan Penertiban Barang Bekas Impor.
Link: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-pimpin-rapat-terbatas-bahas-solusi-untuk-umkm-dan-penertiban-barang-bekas-impor/
