PRAWARAKEPRI.COM ,BATAM, — Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi Eddy, memberikan bantuan berupa sembako secara langsung dengan menemui para karyawan PT Ghim Li Indonesia yang terdampak penutupan pabrik di kawasan Batam Centre, Kota Batam Selasa. (22/09/2026)
Dalam kunjungannya, Junaidi Eddy menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung dapur umum yang didirikan dan dikelola para karyawan. Bantuan tersebut berupa beras, teh, kopi, gula, mi instan, telur, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
Dapur umum tersebut menjadi salah satu upaya para pekerja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari di tengah perjuangan mereka menunggu kepastian mengenai hak-hak ketenagakerjaan.
Junaidi Eddy menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para pekerja yang disebut terdampak akibat penutupan perusahaan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan para karyawan kepadanya, kondisi ekonomi keluarga mereka semakin tertekan setelah tidak lagi memperoleh penghasilan.
Sejumlah pekerja mengaku mengalami kesulitan membayar cicilan rumah dan kendaraan. Bahkan, menurut keterangan para pekerja, terdapat aset yang terancam disita akibat tunggakan pembayaran.
Persoalan lainnya juga disebut berdampak terhadap biaya pendidikan anak, pembayaran listrik dan air, hingga kebutuhan kesehatan keluarga.
“Saya turut prihatin dan sangat bersedih atas apa yang menimpa seluruh rekan-rekan karyawan PT Ghim Li. Sudah berbulan-bulan tidak menerima gaji, kini terancam kehilangan pekerjaan tanpa kepastian pesangon. Rumah disita, anak-anak nyaris putus sekolah, kesehatan memburuk. Penderitaan nyata ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar Junaidi Eddy.
Menurutnya, kehadiran GRIB JAYA bukan hanya untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada para pekerja yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
“GRIB JAYA hadir di sini bukan sekadar memberi bantuan sembako, melainkan wujud kepedulian dan dukungan moral bahwa kalian tidak sendirian,” katanya.
Desak Pemerintah Segera Bertindak
Junaidi Eddy juga mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pekerja PT Ghim Li Indonesia.
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja yang memang menjadi kewajiban perusahaan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah harus mendesak PT Ghim Li Indonesia untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya, mulai dari tunggakan gaji, kewajiban terkait BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hingga hak-hak pekerja lainnya sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Selain penyelesaian hak ketenagakerjaan, Junaidi Eddy meminta pemerintah turut mencari solusi terhadap ancaman pengangguran yang dihadapi para pekerja.
Ia mendorong agar pemerintah memfasilitasi penempatan tenaga kerja terdampak ke perusahaan-perusahaan lain di kawasan industri Batam maupun wilayah sekitarnya.
“Jangan sampai terjadi pengangguran massal di Kota Batam. Pemerintah harus aktif mencarikan solusi dan memfasilitasi penempatan para pekerja ke perusahaan lain agar mata pencaharian mereka dan masa depan keluarganya tetap terjamin,” ujarnya.
Junaidi Eddy juga menyatakan bahwa apabila dalam proses penyelesaian persoalan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum, unsur kesengajaan, atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pekerja, maka hal tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut hubungan antara perusahaan dan pekerja, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan ribuan anggota keluarga pekerja.
“Ini bukan sekadar masalah perusahaan. Ini menyangkut nasib 1.025 keluarga yang hari demi hari semakin terdesak. Rumah, pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan dasar semuanya terancam. Jangan biarkan mereka menderita lebih lama lagi,” kata Junaidi Eddy.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk memberikan kepastian kepada para pekerja.
“Hak pekerja harus dijunjung tinggi, bukan dikorbankan. Kami di GRIB JAYA akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendampingi rekan-rekan karyawan sampai ada kejelasan yang nyata,” ujarnya.
Sementara itu, dapur umum yang didirikan para karyawan PT Ghim Li masih terus beroperasi dan dijaga bersama oleh para pekerja.
Mereka tetap bertahan sambil menunggu kepastian penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan dari pihak perusahaan dan langkah konkret pemerintah
