JOMBANG, Prawarakepri.com – KH Zainul Ibad (Gus Ulib), pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, mendesak agar dinamika internal PBNU terkait polemik konsesi tambang segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa NU harus kembali memusatkan perhatian pada tugas utama organisasi, yakni pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan (jam’iyah).
Menurut Gus Ulib, keterlibatan organisasi dalam urusan-urusan non-keagamaan yang sarat potensi kegaduhan – seperti pengelolaan konsesi tambang – semestinya dijauhkan dari pimpinan jam’iyah demi menjaga marwah NU.
“Para penggawa NU harus bijak dan berhati-hati. Setiap langkah dapat berdampak besar terhadap kondisi organisasi dan jam’iyah,” tegasnya, Selasa (9/12/2025). Ia memperingatkan bahwa perbedaan sikap di tingkat elite sangat mudah diikuti oleh murid, santri, hingga jamaah kiai, sehingga polemik berpotensi memicu perpecahan di akar rumput.
Gus Ulib meminta agar penyelesaian dilakukan secara jernih dan penuh kebijaksanaan. Ia bahkan menilai langkah mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah adalah opsi paling aman demi menghindari dampak sosial di lingkungan warga NU.
“Kami di akar rumput, terutama di pesantren, meminta agar penyelesaian dilakukan dengan kehati-hatian. Kalau perlu, konsesi tambang kembalikan saja ke pemerintah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sejak lama NU tumbuh dan membesarkan jam’iyah melalui dakwah, pendidikan, kegiatan sosial, serta pemberdayaan ekonomi umat. Ketika organisasi mulai masuk ke wilayah usaha besar yang kontroversial, fokus utama itu bisa teralihkan dan memunculkan kritik internal maupun eksternal. Sejumlah kiai dan intelektual NU juga menyuarakan peringatan serupa.
“Saya sependapat dengan KH Said Aqil Siroj. Tambang itu banyak mudharatnya. Dari dulu NU tanpa tambang juga besar dan mampu menghidupi jam’iyah,” kata Gus Ulib.
Isu konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU memang memicu perdebatan luas. Dalam sejumlah forum kiai sepuh, muncul dua arus pandangan:
Pertama, pandangan yang dipelopori mantan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj. Ia menilai konsesi tambang lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat. Karena itu, ia mengusulkan agar PBNU mempertimbangkan untuk mengembalikan konsesi tersebut demi menjaga marwah dan ketenangan organisasi.
Kedua, pandangan Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), yang menilai konsesi tersebut tetap dapat dikelola dengan transparan dan profesional sehingga manfaatnya dirasakan oleh warga NU. Ia menegaskan bahwa pengembalian konsesi bukan opsi yang perlu diambil, dan masalah internal dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
Di tengah tarik-menarik dua arus pandang itu, Gus Ulib memberikan penegasan tambahan yang ia nilai penting untuk disadari bersama. Menurutnya, penyebab persoalan ini harus dilihat dengan jernih: akar masalah utamanya adalah tambang itu sendiri.
“Orang-orang yang berilmu, yang berakal, tidak akan membiarkan sebab masalah tetap dipertahankan. Kalau tambang ini menjadi sumber kegaduhan, kaidahnya jelas: sesuatu yang menjadi sebab munculnya mudharat harus ditinggalkan, harus dijauhi. Karena itu, meninggalkan tambang adalah solusi yang paling baik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Al-Qur’an telah memberikan peringatan agar manusia menggunakan akal dalam melihat persoalan secara mendasar.
“Afala ta qilun, afala tatafakkarun. Itu yang ada di dalam Al-Qur’an. Biasanya ayat-ayat itu dikaitkan dengan ajakan untuk melihat keadaan dan menyelesaikan masalah secara jernih. Kalau kalian berpikir, kalau kalian mau memikirkan, pasti akan meninggalkan apa yang menjadi sebab timbulnya masalah. Saya kira itu saja,” pungkasnya.
editor : AR
