Prawarakepri.com, Jakarta – Situasi sosial politik nasional kian memanas. Kemarahan rakyat yang tumpah kepada simbol-simbol kekuasaan seperti DPR, Kepolisian, Menteri Keuangan, hingga anggota DPR yang pamer harta adalah tanda nyata adanya kemarahan sosial akibat ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang makin melebar.
Dalam situasi ini, Presiden terkesan mendiamkan suara dari rakyat. Dialog hanya dibuka dengan kelompok-kelompok elit maupun organisasi tertentu, sementara denyut batin rakyat tani, buruh, nelayan, mahasiswa, hingga masyarakat korban kebijakan justru diabaikan. Akibatnya, berbagai kebijakan anti rakyat, termasuk kenaikan pajak dan tunjangan yang membebani masyarakat, mulus berjalan seolah-olah mendapat legitimasi dari elit.
Gerbang Tani menegaskan Presiden harus segera mengambil langkah konkret dengan membuka Dialog Persatuan Kerakyatan. Dialog ini harus menghadirkan perwakilan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok korban, pengemudi ojek online yang hari ini marah, hingga rakyat kecil yang terdampak langsung kebijakan negara.
Kami mengusulkan pembentukan Satgas Persatuan Kerakyatan yang beranggotakan unsur rakyat dan pemerintah untuk:
1. Memulihkan keamanan dan kepercayaan rakyat.
2. Memastikan agenda kerakyatan bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, dan pengangguran benar-benar dijalankan.
3. Mengevaluasi kebijakan boros dan anti rakyat.
4. Mengembalikan arah pembangunan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ketua Gerbang Tani, Idham Arsyad, menegaskan:
“Jika Presiden tidak segera membuka ruang dialog sejati dengan rakyat, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam. Negara tidak boleh terus-menerus berdiri di atas legitimasi semu dari elit. Saatnya Presiden turun langsung mendengar suara rakyat, bukan hanya suara lingkaran kekuasaan.”
Pernyataan ini sejalan dengan himbauan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB, dalam agenda MUNAS Perempuan Bangsa yang mengingatkan agar unsur legislatif dan eksekutif dari PKB menjaga ucapan, sikap, dan perilaku mereka.
“Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Karena di pundak kita ada tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan mereka,” ujar Muhaimin Iskandar
Gerbang Tani
Jakarta, 31 Agustus 2025
