Penulis: Rizki Wahyudin | Editor: Panja Wijaya
Memasuki abad kedua perjalanan Nahdlatul Ulama (NU), tantangan organisasi tidak lagi sebatas menjaga tradisi dan warisan keagamaan. NU dituntut mampu menerjemahkan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) ke dalam persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, sekaligus tetap menjaga jati diri dan independensinya.
Perjuangan NU ke depan harus tetap berorientasi pada kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Khidmah tersebut tercermin dalam upaya merawat kemanusiaan, menegakkan keadilan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi masyarakat, menjaga budaya dan lingkungan, serta mempertahankan kehidupan kebangsaan yang demokratis.
Memasuki abad kedua, perubahan zaman juga menuntut NU semakin adaptif. Masyarakat semakin urban, terdidik, muda, digital, dan berpandangan global. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi salah satu perubahan besar yang harus direspons secara bijak.
NU harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisinya. Dakwah perlu semakin relevan, kemandirian ekonomi diperkuat, ketahanan budaya dijaga, dan kepedulian terhadap lingkungan ditingkatkan. NU harus tetap berakar kuat pada tradisi, tetapi mampu menjawab kebutuhan generasi dan tantangan masa depan.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU juga perlu menjaga jarak yang sehat dengan pemerintah maupun partai politik. Tidak terlalu dekat hingga kehilangan independensi, tetapi juga tidak terlalu jauh hingga kehilangan ruang untuk memberikan kontribusi. Hubungan tersebut idealnya menjadi hubungan yang saling membutuhkan sekaligus saling mengimbangi melalui prinsip checks and balances.
Sebagai kekuatan masyarakat sipil, NU memiliki tanggung jawab moral untuk tetap kritis terhadap berbagai persoalan publik, termasuk persoalan HAM dan kebebasan pers, praktik otoritarianisme, militerisasi ruang sipil, kerusakan lingkungan, pengangguran, serta ketimpangan sosial dan ekonomi.
Sikap kritis tersebut bukan berarti harus selalu berhadap-hadapan dengan negara. Justru, NU dapat memainkan peran sebagai penyeimbang yang konstruktif, memastikan kebijakan dan pembangunan tetap berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Kemandirian NU juga menjadi bagian penting dalam perjalanan abad keduanya. Pengorganisasian, penghimpunan, dan pemanfaatan dana harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Potensi sumber daya manusia dan sumber daya daerah harus dioptimalkan untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kesejahteraan umat.
Namun, sebesar apa pun tujuan yang ingin dicapai, proses tidak boleh dikorbankan.
Dalam kaidah fikih dikenal prinsip الوسائل لها أحكام المقاصد, yang mengandung makna bahwa hukum sarana atau proses mengikuti hukum tujuan yang hendak dicapai. Artinya, tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik pula.
Prinsip ini menjadi sangat penting dalam setiap proses organisasi, termasuk Muktamar. Integritas, kejujuran, moral, etika, dan akhlak harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan. Praktik jual beli suara maupun segala bentuk transaksi yang mencederai kehormatan organisasi harus ditolak.
Sebab, Muktamar bukan semata-mata tentang siapa yang menang atau siapa yang mendapatkan posisi. Muktamar adalah momentum untuk menentukan arah perjalanan organisasi dan memastikan amanah perjuangan tetap berada pada jalur yang benar.
NU bukan sekadar organisasi yang diwariskan kepada generasi hari ini, tetapi amanah yang harus dijaga untuk generasi yang akan datang.
Karena itu, memasuki abad keduanya, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga tradisi sekaligus membaca perubahan, mempertahankan independensi sekaligus membangun sinergi, memperkuat kemandirian sekaligus memperluas kemanfaatan.
Pada akhirnya, kekuatan NU tidak hanya terletak pada besarnya organisasi, tetapi pada kemampuannya menjaga nilai, merawat umat, memperjuangkan keadilan, dan menghadirkan kemaslahatan.
Tradisi adalah akar. Perubahan adalah tantangan. Integritas adalah jalan. Dan kemaslahatan umat adalah tujuan.
